Kemarin dan hari ini saya baca tulisan tentang kondisi negara kita dalam hal menghadapi serbuan bisnis teknologi informasi (atau “telematika”? Istilah ini dipertanyakan Dudi Gurnadi). Ulasan kemarin di Form@t Kompas mengemukakan ironi akan sikap PT Telkom,
Kita pun teringat akan VoIP Merdeka yang memiliki potensi besar tapi dipasung oleh kepentingan bisnis industri telekomunikasi di Indonesia. Jenis VoIP baru ini bisa dikembangkan oleh siapa saja dan benar-benar akan menjadi sebuah pilihan murah komunikasi jarak jauh.
Memang ironis, VoIP Merdeka mati di negeri sendiri, sementara VoIP buatan luar negeri bebas leluasa menikmati pangsa pasar yang besar. Lebih ironis adalah PT Telkom tidak memiliki cara untuk mencegahnya. Kasihan!
Berikutnya, hari ini di Koran Tempo, dengan judul Warung Internet Terancam Gulung Tikar, ditulis berita beberapa Warnet yang berkembang menjadi PJI mini dengan membeli lebar pita koneksi Internet dari satelit asing. Dengan harga lebih murah hingga 20—30 kali dibanding operator satelit lokal, beberapa Warnet berkembang menjadi PJI mini, kemudian disalurkan ke Warnet lain di sekitarnya. Jika cara pembelian ini — yang tentunya disikapi sebagai “legal” atau “ilegal” oleh dua belah kubu penyetuju dan penentang — “ditertibkan”, Judith Monique Samantha, ketua Asosiasi Warung Internet Indonesia, menyebut kemungkinan resiko banyak Warnet akan gulung tikar.
Inti dari dua tulisan di atas adalah situasi global saat ini yang kian menunjukkan sejumlah kesenjangan dengan regulasi domestik. Seringkali di ujung terlihat “janggal” karena acapkali berbiaya lebih mahal atau berurusan lebih repot. Dari sisi pembeli, saya sebenarnya masih berharap kita sebagai konsumen lebih peduli dengan aspek legal regulasi yang ada dan sirkulasi duit di dalam negeri, namun mengapa seringkali keinginan seperti itu tumpul sekadar idealisme?
mungkin komunitas perlu masuk ke dalam sistem pemerintahan untuk membenahi, atau komunitas dan pemerintah masih jalan sendiri-sendiri? kalo gak salah dulu pak cahyana berharap ada diskusi interaktif antara komunitas dan pemerintah yang bisa rutin dijalankan, kalo itu ada tindak lanjutnya dan berkesinambungan sepertinya bagus juga untuk membicarakan permasalahan di atas.
Balik lagi ke regulasi. Sejak tahun 1998, mulai dari menjamah warnet trus bikin PJI sendiri masalah ini selalu mengambang. Ketika regulasi mulai diterapkan, ujung-ujungnya mentok di rupiah :) The other dark side-nya kita kucing-kucingan sama regulasi… Coba kemudahan regulasi berbanding lurus dengan rupiahnya..kan enak didenger tuh :D
intinya regulasi yg tidak mendukung, para juragan belum paham atau pura-pura tidak paham bahwa informasi dalam wujud kemudahan mendapatkan akses adalah bagian dari infrastruktur pembangunan bangsa. inovasi rakyat untuk efisiensi dalam bidang informasi (VoIp, satellite,dsb)selalu harus diganjal dgn berbagai regulasi tanpa alternatif pengganti yg berimbang. mereka memang tidak becus mengurus hal2 tsb bahkan Dalam persoalan yang paling kita akrabi sekalipun, yaknipertanian dan perkebunan, kita tidak becus menanganinya. sangat Ironis negeri kaya yang rakyatnya hidup miskin.negeri agraris yang penuh paradoks. Lahan kita berlimpah, penduduk yang hidup bertani berjuta-juta, tapi kemampuan untuk menyediakan makanan pokoknya sendiri tidak mampu.
saya sudah serig teriak di berbagai media bahwa akses internet untuk sisi harga dan performance bangsa kita ini yg “termahal dan terjelek” peringkatnya. layak masuk Guinnes book record, bahkan mungkin tdk berlebihan digelari sbg Keajaiban Dunia VIII.
harapan kita bersama semoga hidayah merasuk ke sukma para regulator,juragan BW, pengendali peradaban bangsa dan kita semua. agar bangsa ini cepat bangun dari mimpi-mimpi basi yg menyeramkan.
Inilah hebatnya indonesia Banggakah kita sebagai warga indonesia membelenggu masyarakatnya sendiri untuk maju bukan hanya untuk mendapatkan informasi tetapi dari segala bidang. kita bangga sebagai negara babu yang menciptakan tenaga kerjanya sebagai pembantu dan kuli di negara lain (TKI & TKW). bahkan negara sendiri (perusahaan besar biasanya di miliki orang luar).
untuk telkom dia taku bangkrut mungkin. karena sistem monopoli untuk telp. sudah tidak mungkin lagi karena sudah banyak pesaing dari GSM dan AMPS andaikata VoIP masuk habislah dia.
percuma pemimpin kita jalan-jalan keluar negeri. katanya sih study banding. apa yang di bandingi dengan vietnam aja kita kalah untuk informasi. study banding apa jalan-jalan. wong pajak malah mau di naikin. negara mana yang menaikin pajak internet?????????.
kalau rugi apanya yang rugi (korupsinya yang kurang apa pendapatannya yang turun). semakin tinggi biaya internet makain banyak orang memakai internet ilegal. makin rugi negara. trims