Belanja Hak Cipta

Lain ladang lain belalang: gagasan Departemen Pendidikan Nasional malah mendapat tentangan dari pihak Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi). Alasan yang diberikan: rencana tersebut akan mematikan usaha mereka, termasuk juga pengaran dan penulis buku. Ujung dari silang pendapat di atas adalah komentar Ikapi, Pemerintah mau menang sendiri. Sedangkan di sisi pendukung rencana, Heri Akhmadi, Wakil Ketua Komisi Pendidikan DPR Fraksi PDIP balik menukas, Penerbit jangan egois, dong.

Tampaknya kedua belah pihak berada pada sisi yang berjauhan dalam melihat rencana penyediaan materi yang diusulkan Depdiknas di atas. Penyediaan materi pengetahuan dalam bentuk lisensi terbuka dianggap mematikan bisnis yang bertumpu pada penghargaan hak cipta. Di sisi sebaliknya, baru Heri Akhmadi yang menjelaskan bahwa penerbit tak akan kehilangan lahan bisnisnya karena yang pemerintah hanya membeli buku teks pelajaran untuk tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Ada esensi yang luput dilihat oleh penerbit yang belum jeli membedakan antara pengetahuan yang disediakan untuk publik (misalnya dibeli seperti cara di atas) dan media penyaji pengetahuan yang mereka kelola sebagai bisnis, yaitu penerbitan itu sendiri. Seharusnya, lepas dari alasan yang romantik semisal “memajukan pendidikan nasional” pun, penerbit tetap dapat bertahan, berkompetisi dengan menitikberatkan pada cara menyajikan pengetahuan, bukan terlalu risau dengan pengetahuan yang bebas.

Masih abstrak? Coba kita amati teladan berikut.

Kita semua tahu pengetahuan tentang nama provinsi di Indonesia berikut nama ibukotanya dan kemungkinan bandara udara yang tersedia. Pengetahuan tersebut ada di mana-mana dan dalam bentuk bebas. Pengarang menyusun sebuah cara sistematis dalam mengelola pengetahuan tersebut dan penerbit menyajikan lewat salah satu media, yaitu terbitan mereka. Pengelolaan pengetahuan yang sistematis inilah yang akan dibeli oleh pemerintah dan disajikan lewat media yang lain. Sayangnya, “pengelolaan yang sistematis” tadi melekat pada hak cipta yang diurus oleh penerbit, sehingga seolah-olah cara penerbit menyajikan lewat media mereka ikut direbut lahannya.

Pada contoh di atas, yang akan disajikan lewat situs Web adalah pengetahuan tentang nama provinsi dan sejumlah atributnya, bukan cara penerbit menyajikan pengetahuan tersebut. Penerbit tetap dapat berkompetisi dengan cara menyediakan edisi cetak berkualitas (fine print), ilustrasi dan kelengkapan tambahan, dan jangan terlalu khawatir: pembaca buku tak akan susut begitu saja dengan kedatangan format digital. Media cetak masih paling portabel saat ini. Kualitas terbitan hasil industri penerbitan masih dapat mengatasi cetakan hasil unduhan dari situs Web yang dikerjakan secara amatir.

Demikian juga untuk pengarang buku: menurut saya tidak perlu terlalu khawatir dengan pembelian hak cipta oleh pemerintah. Betul, saya pernah membaca salah satu nasihat penulis buku pendidikan agar jangan sekali-kali menjual putus (menjual hasil karyanya), sehingga tidak beroleh pembayaran lisensi lagi. Namun dalam kasus ini ada baiknya memperhatikan segi kemaslahatan untuk publik. Penulis tentu punya sikap pribadi dalam hal ini; dan pemerintah juga tidak perlu memaksa, melainkan menumbuhkan kesadaran akan urgensi rencana di atas dan memberi penghargaan yang layak kepada mereka yang sudi berpartisipasi. Apresiasi yang dapat digunakan misalnya dengan memperkenalkan para penulis tersebut pada forum-forum pendidikan, seminar, atau bengkel kerja, yang tentunya akan menambah kepuasan tersendiri bagi mereka.

Demikian juga, jika pada kondisi terburuk pembelian hak cipta tersebut tersendat — katakanlah lebih rendah dari target — Depdiknas tetap dapat mengupayakan kemunculan penulis-penulis baru dan memulai rintisan pengadaan materi pengetahuan untuk publik tersebut secara independen, tidak terikat dengan hak cipta yang dipegang penerbit saat ini. Sepengetahuan saya semasa bersekolah di SD dan sekolah lanjutan dulu, buku-buku teks sekolah terbitan pemerintah berkualitas dan proporsional terhadap beban kurikulum.

Akan halnya ongkos akses Internet yang mahal dan kemungkinan teknologinya belum dikuasai secara merata di negeri ini (mudah-mudahan asumsi ini salah!), saya melihat ini kesempatan bagus untuk para relawan membantu pendistribusian materi dengan lisensi terbuka seperti itu lewat jalur alternatif. Cakram optik, flash drive, sudah mulai banyak digunakan dan relatif mudah pengoperasiannya. Media ini dapat dijadikan tambahan pendistribusian ilmu pengetahuan. Sebuah distro LA-Diknas, “Linux-Apache untuk Diknas”?

Ayo berbagi manfaat!

Catatan: sayang rujukan berita dari Koran Tempo untuk keperluan di atas tidak disediakan secara terbuka di situs Web mereka. Jika Tempo mengizinkan saya untuk menyediakan salinan utuh artikel tersebut, dengan senang hati akan disediakan.