Pada tanggal yang sama dengan yang ditulis di dalam email pamitan Donny BU yang hendak menghadiri acara APECTEL di Singapura, email lain berisi protes kegiatan sweeping Warnet mulai memenuhi maling list TI Indonesia. Penertiban Warnet tersebut dilakukan di Yogyakarta dan Semarang dan dilakukan oleh Balai Monitoring pemerintah daerah setempat. Judith M. Lubis, ketua AWARI, menyebut pemerintah telah melakukan standar ganda, Warnet merupakan usaha kecil yang mencoba bertahan hidup. Selama setahun warnet yang dianggap sebagai Penyelenggara Jasa Internet (PJI) ilegal tersebut telah berusaha mengurus izin namun cenderung dipersulit oleh pemerintah.
Pendapat yang dikemukakan oleh Valens Riyadi bahwa delapan Warnet yang dirazia berkaitan dengan penyelenggaraan jasa Internet secara ilegal, bukan pada pemakaian frekuensi 2,4 GHz. Uniknya, jumlah yang berbeda disebut oleh Bambang Dian Dewanto, Kahumas Ditjen Pos dan Telekomunikasi, yakni empat buah Warnet, dan jadi bersimpangan lagi bahwa mereka dipersoalkan dalam hal penggunaan frekuensi 2,4 GHz secara ilegal. Dengan demikian terdapat spekulasi terkait dengan isu frekuensi atau penyimpangan layanan yang mereka berikan.
Selain persoalan di atas, diskusi di mailing list sempat mempersoalkan pihak yang bertanggung jawab dalam persoalan razia ini, yang berujung pada penambahan cap represif pada pemerintah Megawati dalam bidang TI. Materi yang akan dibawakan oleh Donny BU untuk APECTEL, yang antara lain ingin memulihkan kepercayaan pelaku e-commerce internasional kepada Indonesia, pun dikaitkan dengan kondisi sosial-ekonomi Warnet. Dalam paparan yang menggunakan sebab-akibat berantai tersebut dijelaskan bahwa regulasi pemerintah yang tidak memihak pada pelaku bisnis Warnet menyebabkan usaha kecil tersebut sepi dan berakibat seanjutnya para pemilik Warnet membiarkan tempat usaha mereka digunakan menjadi sarang cyberfraud.
Apakah memang korelasi tersebut cukup beralasan sehingga penyebab perilaku tidak terpuji di dunia maya yang berasal dari Indonesia ditimpakan begitu saja pada keengganan pemerintah menyediakan koneksi Internet dengan harga terjangkau? Hal tersebut memerlukan penelitian yang seksama antara satu sebab-akibat dengan berikutnya — supaya tidak semua menjadi meriam yang ditembakkan untuk menggedor regulasi pemerintah dalam hal koneksi Internet. Benarkah sikap permisif pemilik Warnet saat ini memang terkait langsung dengan jumlah pelanggan yang surut, atau karena ketidakpedulian atau ketidaktahuan mereka pada kejahatan yang memanfaatkan alat mereka?
Yang jelas pebisnis Warnet masih akan menghadapi tekanan dari banyak sudut: hal teknis, bisnis, regulasi, dan kriminalitas. Alhasil Akhmad Fathonih menulis keluhan dalam bentuk transkrip percakapan online. Sedangkan kronologi operasi razia secara ringkas disalin oleh Ndaru.
benar juga, tidak semua kesalahan bisa dilimpahkan pemerintah karena memang ini maslah kita bersama. Kesadaran dari berbagai pihak diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini.
Sukses buat Donny BU, semoga Indonesia bsia memperoleh kepercayaan kembali dari dunia luar. Amin.